29 Desember 2020

| 29 Desember 2020
pengertian reformasi


Negara Indonesia dalam sejarahnya pernah melakukan reformasi pada masa penggulingan pemerintahan Presiden Soeharto sehingga Masa Orde Baru berakhir, yaitu dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Salah satu penyebab terjadinya reformasi di Indonesia adalah karena banyaknya kebijakan -  kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.


Pengertian Reformasi.

Reformasi adalah suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.  

Reformasi dapat juga diartikan sebagai proses pembentukan atau perubahan sistem yang sudah ada pada suatu masa kemudian diganti dengan yang baru. Pembentukan atau perubahan tersebut umumnya dilakukan pada bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, serta pendidikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau suatu negara.

Reformasi biasa juga disebut dengan perbaikan sistem atau jika dijabarkan adalah suatu perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara dalam segala bidang. Susunan tatanan kehidupan yang lama diganti dengan tatanan kehidupan baru secara hukum dengan tujuan perbaikan. Jadi, reformasi yang terjadi di Indonesia merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru yang lebih baik.

Reformasi ialah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang agama, sosial, dan politik) dalam suatu masyarakat atau negara.

Reformasi secara umum ialah sebuah proses perubahan atau pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan yang lama, diganti dengan tatanan kehidupan yang baru.


Tujuan Reformasi.

Dalam suatu masyarakat atau negara, reformasi tentu dilakukan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan utama gerakan reformasi adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum serta bidang lainnya. Menjatuhkan pemerintahan Soeharto terbatas hanya untuk melengserkan pemerintahan yang gagal saat mengembankan amanat UUD 1945 karena tidak amanah dalam menjalankan konstitusi nya. Penjatuhan presiden Soeharto semestinya harus menjadi entry point redemokratisasi di Indonesia bukan malah menjadikan reformasi sebagai penjungkirbalikan, pengaburan dan juga penguburan tiga pilar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Rakyat, UUD 1945 dan Negara.

Selain itu, terdapat beberapa tujuan reformasi lainnya yaitu sebagai berikut:

  • Untuk melakukan perubahan serius dan bertahap agar seluruh elemen masyarakat memiliki nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Untuk menyusun penataan kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk didalamnya konstitusi dan perundang-undangan yang selama ini tidak sesuai dengan tujuan perjuangan dan cita-cita masyarakat dan negara.
  • Untuk membawa ke arah yang lebih baik di setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
  • Mengubah atau menghilangkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Contohnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN), sikap otoriter dalam kepemimpinan, penyimpangan, penyelewengan, dan lain-lain.

Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998, pada saat itu pemerintahan Orde Baru digulingkan oleh gerakan reformasi dari berbagai lapisan masyarakat. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada saat itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu; melemahnya ekonomi, krisis politik, hukum, sosial, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hampir semua kegiataan pemerintahaan yang terselenggara pada masa Orde Baru tidak dibarengi dengan pembentukan mental para pelaksana pemerintahan. Sehingga banyak terjadi penyelewengan, KKN, penyimpangan, dan sikap otoriter yang mengecewakan masyarakat. Secara lebih lengkap, kami akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi latarbelakang terjadinya reformasi di Indonesia.


Latar Belakang Terjadinya Reformasi.

a. Krisis ekonomi

Kondisi eknomi yang terjadi di Indonesia pada masa itu terus menurun. Terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Rupiah mengalami depresi dan pelemahan yang sangat drastis. Selain muncul utang-utang negara dan swasta, serta peyimpangan yang terjadi pada sistem ekonomi karena para konglomerat menguasai bidang-bidang ekonomi dengan cara monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Masyarakat tidak mengalami kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

b. Krisis politik.

Seharusya, kedaulatan rakyat berada di tangan MPR. Tetapi pada kenyataannya anggota MPR sudah diatur dan direkayasa sedemikian rupa. Bahkan sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (Nepotisme). Pada masa orde baru penyelenggara negara tidak transparan, aspirasi rakyat tidak dilaksanakan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sehingga muncul golongan reformis.

c. Krisis hukum

Pada saat itu, terjadi penyimpangan hukum seperti kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hukum dijadikan sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Hukum seperti dapat dikendalikan oleh para penguasa.

d. Krisis sosial

Pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia mengalami krisis sosial sehingga terbagi dalam dua kelas, yaitu;

  • Kaum elit, yaitu sebutan untuk elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan.
  • Rakyat kecil, yaitu sebutan untuk masyarakat biasa yang bukan kerabat atau kenalan keluarga.

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini menyebabkan kecemburuan sosial, sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Hal ini menimbulkan reaksi masyarakat yang luar biasa dan terjadi kerusuhan serta penjarahan di berbagai daerah di Indonesia.

e. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah

Dari keseluruhan masalah yang terjadi, yang paling puncak adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat sudah tidak tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru sehingga menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan seperti Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan reaksi lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai pada akhirnya Presiden Soeharta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.


Contoh Reformasi.

Peristiwa Pengunduran Diri Presiden Soeharto.


akibat reformasi


Pada Pelaksanaan Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan bapak B.J Habibie sebagai Presiden indonesia, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari ratusan ribu mahasiswa dan juga rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan kurang lebih18 orang. Pada Masa pemerintahan presiden B.J Habibie ditandai dimulainya kerjasama yaitu dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain dari pada itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan juga kebebasan pada berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa guna melakukan koreksi. Dan juga Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari sesudah Habibie menjabat. Tahanan politik yang sedang di dalam penjara dibebaskan secara bergelombang. Namun , Budiman Sudjatmiko dan juga beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. sesudah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah / menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak dapat dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan juga sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan juga dipecat karena terlibat dalam aksi penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh presiden B.J. Habibie, misalnya ialah seperti liberalisasi partai politik / parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan juga pencabutan UU Subversi. Meskipun demikian presiden B.J Habibie juga sempat tergoda untuk meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, akan tetapi urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Yun Hap.

Kejadian penting masa pemerintahan bapak presiden Bj Habibie adalah ketika keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober tahun1999. Pada Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat Indonesia, sehingga hingga kini pun masa pemerintahan presiden Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia di mata masyarakat.


Demikianlah artikel tentang pengertian reformasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar - besarnya. Terima kasih sudah singgah di berbagaireviews.com dan semoga bermanfaat.

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar