Pengertian Politik Identitas

Sahabat Pustaka Pengetahuan, keberagaman yang ada di Indonesia tentunya memberikan efek baik. Namun juga, tidak terlepas dari adanya isu perpecahan yang yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apalgi ada tahun politik saat ini dikhawatirkannya banyak ancang-ancang gerakan politik dengan memanfaatkan keterlibatan identitas individu yang tidak disadari oleh masyarakat sehingga perlu adanya awareness mengenai keberadaan politik identitas tersebut.

Semakin mendekati Pemilu, isu - isu politik semakin meningkat salah satunya tentang politik identitas. Menurut Abdillah, politik identitas merupakan kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Adapun dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Oleh karena itu, mari ciptakan demokrasi yang sehat serta menjadi pemilih bijak dan cerdas.

Pengertian Politik Identitas

Adapun pengertian Politik Identitas Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari bio politik dan politik perbedaan. Bio politik mendasarkan diri pada perbedaan - perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh.Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994 (Abdilah, 2002:16). Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14). 

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (politica of identity).Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme 16 politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Menurut Stuart Hall, “identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas”. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagaipersamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut.Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (categories of difference) (Setyaningrum, 2005: 26). 

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional.Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatinnya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. 

Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifatpermanen. Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi (Castells, 2005 - 2010).Pembentukan aliansi politik berdasakan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan.Bahkan bisa dibilang semua politik adalah politik identitas (Hall, 1995) (Hall, 2005). 

Politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Ambardi,2011). Politik identitas juga merupakan suatu bentuk dari pilihan politik yang berdasarkan perbedaan atau persamaan logika (Laclau Moufe, 2008).Lebih lanjut dijelaskan bahwa politik identitas lebih kepada sikap politik yang berfokus pada sub-kelompok dan merujuk pada aktivisme atau merujuk pada pencarian status yang dilandaskan paa katagori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya (Ubed, 2002).

Menurut Agnes Hiller, Politik identitas merupakan konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori utama. Secara positif, politik identitas memberi sinyal keterbukaan, ruang kebebasan ide, terutama setelah kegagalan narasi besar (grand narative) yang mengakomodir kepentingan yang ada.Politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan- perbedaan yang didasarkan atas asumsi - asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasarnya berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan- pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan - persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa. 

Klaus Von Beyme dalam Abdillah (2002:17) menganalisis karakter gerakan politik identitas dalam tiga tahap perkembangan; 

1. Pertama; tahap pramodern yang terjadi perpecahan fundamental, kelompokkelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh, dimana terjadi mobilisasi idelogis oleh para elite dalam persaingan memperebutkan kekuasaan dari penguasa ke penguasa yang baru. 
2. Kedua; Pada tahap modern, gerakan muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber- sumber untuk dimobilisasi, terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah sehingga peran pemimpin tidak dominan lagi dan bertujuan pada pembagian kekuasaan. 
3. Ketiga; perkembangan postmodern, munculnya gerakan berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam desempatan individual, dan tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan finalnya. Dalam situasi negara yang terdiri dari multi identitas dan etnisitas, politik perbedaan tumbuh subur dan memicu munculnya perjuangan kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencoba menampilkan diri danbertahan

Isu Politik Identitas

Jadi politikk identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

Dimana identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang - orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas, menurut Abdillah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.

Penyebab Politik Identitas

Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas. Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain. Tetapi kenyataannya, pada tataran individual pada era modernisasi yang serba mekanik, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum. 

Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama dan kelompok tertentu.

Pada akhir - akkhir ini politik identitas muncul dalam banyak rupanya mulai dari feminisme di eropa gerakan proletar di Amerika Latin, gerakan anti-apartheid di Afrika, pergolakan zionisme vis a vis pengakuan bangsa Palestina, gerakan summer spring di Timur Tengah, dorongan pemekaran wilayah berasas etnis atau suku hingga gerakan separatisme di negara kita adalah wajah-wajah dari politik identitas. Begitu luasnya spektrum politik identitas, dari otoritarian hingga demokrasi, dari kesetaraan hingga keberpihakan, dari modern hingga kearifan lokal, dari negara bangsa hingga negara agama.

Dampak Politik Identitas

Adapun dalam beberapa kasus, politik identitas dapat membantu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, dalam banyak kasus, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat.

Berikut adalah beberapa bahaya politik identitas:

• Diskriminasi dan pemisahan: Politik identitas yang berlebihan dapat memperkuat perasaan diskriminasi dan pemisahan antarkelompok, memperburuk ketegangan dan memperparah perpecahan di masyarakat.
• Kebijakan yang tidak inklusif: Politik identitas yang terlalu berfokus pada kepentingan tertentu dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak inklusif dan tidak adil bagi kelompok lain.
• Eksploitasi politik : Politik identitas dapat digunakan oleh pemimpin politik untuk memanfaatkan perasaan kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan politik dan kekuasaan.
• Radikalisasi : Politik identitas dapat memperkuat pandangan fanatik dan radikal tentang identitas kelompok, yang dapat mengarah pada tindak kekerasan dan kebijakan diskriminatif
• Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bahaya politik identitas dan memperjuangkan solusi yang inklusif dan menyeluruh. Kita perlu bekerjasama untuk menolak penggunaan politik identitas sehingga tidak menciptakan perbedaan dan ketegangan antar kelompok di masyarakat.

Demikianlah artikel yang berjudul Pengertian Politik Identitas. Apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan dalam penulisan artikel ini, Berbagai Reviews mengucapkan mohon maaf yang sebesar - besarnya. Silahkan tinggalkan pesan yang bijak pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengunjungi, semoga bermanfaat.

Bahan bacaan lainnya, dapat membantu tugas sekolah klik Pustaka Pengetahuan

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, silahkan klik Baraja Farm 

Tutorial cara budidaya silahkan klik Baraja Farm Channel  

Media sosial silahkan klik facebook